VLOOD.ID - Gubernur Riau Abdul Wahid menyatakan kekecewaannya terhadap surat yang dikeluarkan Penjabat (Pj) Gubernur Riau sebelumnya terkait harga kelapa. Surat dengan Nomor B/500.1.1/047.1/DPP-SET/2025 yang meminta mitigasi kelangkaan kelapa, justru berdampak negatif bagi petani. Harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir turun dari Rp7.000 per kg menjadi Rp5.000 per kg.
"Saya sedikit kecewa dengan adanya surat Gubernur, ketika harga kelapa masyarakat rendah pemerintah tidak pernah ikut campur. Begitu kelapa mahal, baru ikut campur. Saya minta tolong cari suratnya. Saya ingin surat Nomor B/500.1.1/047.1/DPP-SET/2025 itu dicabut," ucap Gubri Abdul Wahid dengan nada kesal.
Gubri Usulkan Standarisasi Harga Komoditas
Gubernur Riau menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bersikap setengah-setengah dalam mengatur harga komoditas perkebunan. Oleh karena itu, ia mengusulkan standarisasi harga untuk melindungi petani dari fluktuasi yang merugikan.
"Saya minta nanti ada standarisasi harga komoditas, tidak hanya sawit, tapi semua komoditas perkebunan seperti kelapa, kopi, karet dan lainnya dibuat standarisasi harga. Sehingga masyarakat bisa komplain jika harga komoditas yang dibeli tengkulak tidak sesuai harga standarisasi yang ditetapkan pemerintah," pintanya.
Untuk mewujudkan kebijakan ini, Gubri meminta Dinas Perkebunan Riau berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar harga yang ditetapkan benar-benar berpihak kepada petani.
Optimalisasi Pendapatan Daerah Tanpa Bebani Masyarakat
Selain mengatur harga komoditas, Gubri juga menyoroti potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perkebunan. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh membebani masyarakat.
