VLOOD.ID - Bupati Rokan Hilir (Rohil) H. Bistamam menegaskan masyarakat kurang mampu tetap akan mendapatkan pelayanan kesehatan meski kepesertaan BPJS mereka tidak aktif. Hal itu disampaikan saat menanggapi pandangan umum Fraksi PKS dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.
Bistamam mengatakan laporan keuangan APBD 2025 telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurutnya, hasil tersebut menjadi motivasi untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar ke depan dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Fraksi PKS sebelumnya menyoroti keterbatasan ambulans dan banyaknya warga kurang mampu yang kesulitan berobat karena kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak lagi aktif.
Menanggapi hal itu, Bistamam mengakui masih terjadi kekurangan ambulans. Untuk sementara, RSUD Dr. Pratomo Bagansiapiapi memanfaatkan dua unit ambulans di Rantau Bais yang dipinjam selama enam bulan.
Terkait layanan kesehatan, Bistamam menegaskan masyarakat kurang mampu tetap harus mendapat pelayanan di rumah sakit.
“Masalah BPJS, saya sudah pesan dengan direktur bagi masyarakat kurang mampu tetap dilayani pihak RSU,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan kebutuhan penambahan ruang rawat inap RSUD telah disampaikan kepada Wakil Presiden dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp2 miliar. Selain itu, pembangunan SD Negeri 016 Serusa dinilai sudah harus dilakukan secara menyeluruh.
Bistamam mengapresiasi masukan Fraksi PKS dan berharap berbagai persoalan pelayanan kesehatan di Rokan Hilir dapat segera ditindaklanjuti demi memenuhi kebutuhan masyarakat.
Bupati Rohil Pastikan Warga Kurang Mampu Tetap Dilayani Meski BPJS Tidak Aktif
