VLOOD.ID - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) terus berupaya menjaga stabilitas harga kelapa sawit yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat. Untuk memastikan harga tandan buah segar (TBS) dan berondolan tetap stabil, Bupati Inhu Ade Agus Hartanto menggelar rapat koordinasi bersama para pemilik Pabrik Kelapa Sawit (PKS) se-Kabupaten Indragiri Hulu di Ruang Rapat Kediaman Bupati, Rabu (3/6).
Turut hadir mendampingi Bupati dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Inhu Zulfahmi Adrian, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Indrawansyah, serta Kepala Dinas Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Endang Muliawan.
Dalam rapat tersebut, Sekda Inhu Zulfahmi Adrian meminta seluruh pemilik PKS menyampaikan data terkini terkait harga pembelian TBS dan berondolan yang berasal dari RAM atau tempat penampungan buah sawit yang tersebar di wilayah Indragiri Hulu.
“Dapat kami laporkan kepada Pak Bupati bahwa seluruh PKS berupaya menjaga kestabilan harga TBS dan berondolan. Pada umumnya, pembelian masih mengacu pada standar harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau,” ujar Zulfahmi.
Ia juga mengajak seluruh perusahaan kelapa sawit untuk turut mengawasi aktivitas RAM agar tidak terjadi praktik penekanan harga yang dapat merugikan petani sawit.
“Kami mengajak seluruh PKS melakukan pengawasan terhadap RAM yang ada agar tidak menekan harga ke petani, karena sudah ada acuan harga yang ditetapkan pemerintah,” tambahnya.
Dalam arahannya, Bupati Ade Agus Hartanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan yang selama ini berupaya menjaga kestabilan harga sawit di Kabupaten Indragiri Hulu.
“Kita kumpulkan kawan-kawan semua di sini agar bisa saling bertukar pikiran untuk menjaga stabilitas harga TBS dan berondolan di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu. Mengingat mayoritas masyarakat Inhu bergantung pada komoditas kelapa sawit, transparansi pihak PKS dalam menetapkan harga beli sangat kita harapkan,” tegas Bupati Ade.
Menurutnya, harga sawit yang stabil akan berdampak langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat, terutama para petani yang menggantungkan penghasilan dari sektor perkebunan.
“Saya berharap pihak PKS mampu memberikan harga terbaik kepada masyarakat sehingga keberadaan PKS benar-benar mampu mendongkrak perekonomian daerah dan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Ade juga mendorong terbentuknya asosiasi pemilik PKS di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara perusahaan dan pemerintah daerah.
“Saya mendorong agar dibentuk Asosiasi Pemilik PKS di Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan adanya wadah ini, koordinasi akan lebih mudah dan pemerintah dapat menyampaikan berbagai kebijakan terkait tata niaga kelapa sawit secara lebih efektif,” katanya.
Bupati menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia kepada seluruh kepala daerah untuk menjaga stabilitas harga komoditas strategis, termasuk kelapa sawit.
“Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut arahan Bapak Presiden kepada para kepala daerah agar menjaga stabilitas harga kelapa sawit di daerah masing-masing,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Inhu, Indrawansyah, mengatakan pertemuan serupa akan dilakukan secara rutin sebagai langkah pengawasan dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha.
“Pertemuan seperti ini akan terus dijalankan untuk memudahkan Pemkab Inhu menjaga stabilitas harga komoditas yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Kita berharap harga komoditas perkebunan tetap terjaga sehingga berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat,” tutupnya.
