VLOOD.ID - Gubernur Abdul Wahid disebut tengah pusing tujuh keliling mencari solusi untuk menutupi defisit tersebut. Sementara itu, Wakil Gubernur SF Hariyanto justru menganggap situasi ini sebagai hal yang wajar dan tidak perlu dirisaukan.
“Kenapa (penerimaan) tidak tercapai? Pertama, ada rencana pendapatan kami tahun 2023, kami dapat dana PI (Participating Interest) Rp 1,6 triliun. Sementara tahun 2024 hanya dapat Rp 200 miliar. Artinya, pendapatan turun. Kalau pendapatan turun, maka berdampak kepada belanja,” ujar SF Hariyanto saat diwawancarai media di Pekanbaru, Senin (17/3/2025) dikutip dari laman sabangmeraukenews.
Mantan Sekdaprov Riau ini mengaku mendapat informasi dari Pertamina Hulu Rokan (PHR), bahwa biaya operasional perusahaan saat ini lebih besar.
Hal tersebut karena banyaknya proyek di Blok Rokan yang membutuhkan investasi atau biaya.
keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat juga memperparah kondisi keuangan Riau.
Ditambah lagi, pendapatan dari pajak kendaraan hanya mencapai 58 persen dari target yang telah ditetapkan.
“Pusat kan juga masih banyak yang belum kirim (dana bagi hasil). Saya dulu pernah menyatakan kalau uangnya masuk bisa nutupin,” katanya.
Ia menegaskan bahwa defisit APBD bukan sesuatu yang luar biasa dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Ini tidak ada masalah. Saya yakin dan percaya kepada Pak Gubernur, ini bisa diselesaikan dengan baik. Tidak perlu dirisaukanlah, biasa itu,” pungkasnya.
