VLOOD.ID - Pemerintah terus mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025-2026. Dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (10/3/2025), jajaran Menteri Kabinet Merah Putih membahas berbagai aspek penting terkait program ini, termasuk lokasi, kurikulum, sarana prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah ada 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
"Per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, tepatnya 53, yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Namun, data ini masih bisa berkembang karena dalam 2-3 hari ke depan kami akan berkoordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota," ujar Gus Ipul dalam konferensi pers usai rapat.
Fokus Pendidikan untuk Masyarakat Rentan
Presiden Prabowo menegaskan pentingnya memperluas cakupan program ini ke lebih banyak daerah agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas.
"Presiden meminta kami untuk menindaklanjuti rencana ini dan memastikan lebih banyak daerah bisa berpartisipasi sejak awal," kata Gus Ipul.
Penerimaan siswa Sekolah Rakyat akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan prioritas pada Desil 1 dan Desil 2, yaitu kelompok masyarakat paling rentan secara ekonomi.
