"Dari 53 lokasi yang telah ditentukan, mayoritas berada di daerah yang membutuhkan sekolah serta memiliki jumlah masyarakat kurang mampu yang tinggi. Ini sudah selaras dengan data yang ada di BPS," jelas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti.
Kesiapan Infrastruktur dan Dukungan Perguruan Tinggi
Selain kurikulum, pemerintah juga memastikan kesiapan infrastruktur Sekolah Rakyat. Gus Ipul menegaskan bahwa sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi standar kelayakan, termasuk asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga.
"Kami memilih 53 lokasi ini karena bangunan dan fasilitasnya sudah mencukupi untuk sekolah, asrama, tempat ibadah, makan, hingga olahraga," tambahnya.
Sekolah-sekolah ini tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Selain itu, dua perguruan tinggi besar, Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program ini.
Pemerintah juga sedang melakukan konsolidasi anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas Sekolah Rakyat.
