DPRD juga meminta klarifikasi mengenai pola pembayaran tunggakan ini dan menyerahkannya kepada Inspektorat serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk tindak lanjut lebih lanjut.
Dampak Tunda Bayar dan Langkah Selanjutnya
Tunda bayar yang mencapai ratusan miliar ini berpotensi menghambat proyek pembangunan infrastruktur serta program pendidikan di Riau.
DPRD meminta agar pemerintah segera mengambil langkah strategis dalam menyelesaikan tunggakan ini guna menghindari dampak yang lebih luas terhadap perekonomian daerah.
Dengan meningkatnya defisit APBD hingga Rp2,21 triliun, Pemprov Riau diharapkan dapat segera merumuskan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan keuangan ini.
