Terkait adanya permintaan kepada seluruh staf pegawai dan tenaga ahli yang menerima aliran dana SPPD fiktif tersebut untuk dikembalikan, menurut Kaderismanto ranahnya ada pada penegak hukum.
"Saya belum dapat laporan detail, apakah pengembalian atau tidak itu ranahnya hukum. Harapan kami segera selesai tidak tersandera lagi kawan-kawan di sekretariat," pungkasnya.
Menurut Kaderismanto, Setwan memiliki fungsi yang sangat krusial di DPRD Riau sehingga permasalahan hukum yang berlarut-larut ini turut berdampak pada lembaga DPRD itu sendiri.
Apalagi, ia melanjutkan, sebentar lagi sudah era Gubernur baru dan akan banyak pekerjaan menanti Setwan demi sinergi dengan pemerintahan yang baru.
Hingga berita ini dinaikkan, diketahui pemeriksaan masih berlanjut di DPRD Riau setelah sempat di-skors sementara untuk istirahat salat Jumat dan makan siang.
