DPRD Akan Teliti Efektivitas Keputusan
Isa menambahkan, pihaknya masih akan mendalami apakah status darurat sampah ini memang diperlukan. Ia juga ingin memastikan apakah DPRD seharusnya dilibatkan dalam proses penetapan ini atau setidaknya langkah-langkah strategis yang diambil Pemko Pekanbaru perlu dikomunikasikan dengan lebih baik kepada DPRD.
"Kami masih mendalami apakah status darurat ini memang diperlukan. Selain itu, perlu dipastikan apakah DPRD sebenarnya harus dilibatkan secara aturan dalam penetapan status ini," jelas Isa.
Tanggapan Kritikan dari Wakil Ketua DPRD
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, memberikan tanggapan kritis terhadap keputusan Pemko.
Ia mengingatkan bahwa meskipun Pemko memiliki kewenangan untuk menetapkan status darurat berdasarkan kajian instansi terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), keterlibatan DPRD tetap penting, terutama jika kebijakan tersebut berhubungan dengan anggaran.
"Jika sudah menyangkut status darurat, biasanya ada dana cadangan atau perubahan alokasi anggaran yang dimanfaatkan. Dalam hal ini, persetujuan DPRD menjadi keharusan melalui mekanisme yang ada," katanya.
Azwendi juga mengkritik kurangnya komunikasi antara Pemko dan DPRD terkait keputusan ini.
"Penetapan status darurat dilakukan secara mendadak, bahkan pimpinan DPRD saja tidak diberitahu sebelumnya," tambahnya.
