VLOOD.ID - DPRD Rokan Hilir (Rohil) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil meningkatkan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelayanan kesehatan, serta pengelolaan keuangan daerah agar opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum delapan fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rohil Tahun Anggaran 2025. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Basiran Nur Efendi didampingi Maston dan Imam Suroso, serta dihadiri 25 dari 45 anggota DPRD, Senin (20/7/2026).
Bupati Rohil Bistamam yang diwakili Sekretaris Daerah H. Fauzi Efrizal mengapresiasi masukan seluruh fraksi DPRD. Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan terkait opini BPK yang masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Fauzi menegaskan pemerintah akan segera membenahi pengelolaan keuangan daerah agar tahun depan dapat meraih opini WTP.
Pemerintah daerah juga menyatakan akan menindaklanjuti usulan peningkatan pelayanan kesehatan, pengembangan UMKM, dan optimalisasi sektor pajak tanpa membebani masyarakat.
Fauzi mengatakan pemerintah bersama DPRD terus menyelesaikan persoalan keuangan daerah. “Arus kas baru sudah ditindak lanjuti sekarang baru berjalan 65 persen,” bebernya.
Selain itu, Pemkab Rohil menyambut baik masukan Fraksi NasDem terkait peningkatan pelayanan publik dan evaluasi perangkat daerah. Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan potensi daerah melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah pusat, serta BUMD guna memperkuat iklim investasi.
Menutup penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Fauzi mengucapkan terima kasih atas seluruh saran, masukan, dan kritik yang disampaikan sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
DPRD Rohil Dorong Pengembangan UMKM, Pemkab Targetkan Opini WTP
