Selain itu, 40 persen dari 1.661 responden menyadari adanya perbedaan waktu pembayaran TPG antar kabupaten/kota di Riau, yang memicu rasa ketidakadilan, terutama antara guru ASN dan Non-ASN.
Sebagai solusi, Kementerian Pendidikan melalui Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama pemerintah daerah membuka hotline khusus untuk membantu guru yang belum menerima TPG. Langkah ini diharapkan mempercepat proses verifikasi dan pemetaan guru penerima.
Selain itu, Kemendikdasmen juga tengah melakukan pembaruan sistem aplikasi Info GTK agar guru dapat memperbarui data mereka secara mandiri. Dengan keterlibatan aktif guru, proses validasi diharapkan menjadi lebih cepat dan akurat.
"Diperlukan sinergi semua pihak, baik pusat maupun daerah, agar TPG bisa tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran. Ini bukan sekadar persoalan anggaran, tapi menyangkut semangat dan kualitas pendidikan di daerah," tutup Heni.
Berbagai faktor menjadi penyebab keterlambatan penyaluran TPG, antara lain:
1. Permasalahan sistem IT: Sebanyak 50 persen responden menyebut ada ketidaksesuaian data antara Dapodik dan sistem Info GTK, terutama di wilayah Indragiri Hulu dan Kepulauan Meranti.
2. Kinerja server: Sekitar 30 persen responden mengaku sering menghadapi gangguan server Info GTK, khususnya di Kuantan Singingi dan Dumai.
3. Kesalahan verifikasi rekening: 20 persen responden menyoroti lambatnya proses validasi rekening, seperti kasus guru di SDN 009 Petalongan. (mcr)
