VLOOD.ID - Tindakan penyegelan fasilitas Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru oleh sejumlah kontraktor mendapat tanggapan tegas dari Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Zulhelmi Arifin. Ia menyatakan bahwa fasilitas publik seperti rumah sakit tidak bisa sembarangan disegel atau diambil peralatannya karena merupakan aset negara yang melayani masyarakat.
"Fasilitas rumah sakit itu adalah milik negara dan digunakan langsung untuk pelayanan masyarakat. Jadi tidak bisa sembarangan disegel atau diambil begitu saja," ujar Zulhelmi yang akrab disapa Ami, Minggu (18/5/2025).
Menanggapi situasi ini, Pemko Pekanbaru telah menjalin komunikasi dengan Polresta Pekanbaru, termasuk berdiskusi dengan Kasat Reskrim terkait kemungkinan penindakan jika pelaporan resmi dilakukan oleh Pemko.
"Bila Pemko melaporkan tindakan ini secara resmi, mereka siap untuk melakukan penindakan," ungkap Ami.
Namun, Pemko tetap mengedepankan pendekatan bijak. Upaya hukum adalah langkah terakhir jika mediasi tidak membuahkan hasil. Saat ini, Plt Direktur RSD Madani telah dijadwalkan bertemu dengan para kontraktor untuk mencari solusi damai dan adil.
"Pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik yang tidak merugikan pemerintah, tidak menimbulkan konsekuensi hukum, dan tetap mempertimbangkan hak-hak kontraktor," jelasnya.
Masalah yang dihadapi berkaitan dengan proyek bernilai sekitar Rp56 miliar. Nilai ini merupakan total dari kegiatan pembangunan dan pengadaan yang masih menyisakan sengketa administratif dan pembayaran.
Ami menegaskan, Pemko akan mencari skema penyelesaian yang sesuai regulasi dan tidak mengorbankan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Kami harap solusi ini segera ditemukan. Agar pelayanan di RSD Madani tetap berjalan dan tidak terganggu oleh permasalahan administrasi maupun kontraktual," tutupnya.
