VLOOD.ID - Partisipasi Riau dalam ajang hukum nasional kembali mencuri perhatian. Sebanyak lima kabupaten dan kota dari Provinsi Riau dipastikan ambil bagian dalam ajang bergengsi Paralegal Justice Award (PJA) 2025 yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada bulan Agustus mendatang dan menjadi panggung penting bagi kepala desa dan lurah berprestasi dari seluruh Indonesia.
Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Yan Dharmadi, mengungkapkan bahwa kepala desa dan lurah dari lima wilayah di Riau telah dinyatakan lolos seleksi dan berhak mengikuti Peacemaker Training 2025, yang menjadi bagian dari rangkaian Paralegal Justice Award.
“Yang lolos seleksi itu dari empat kabupaten dan satu kota. Di antaranya Kabupaten Siak, Kampar, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru,” kata Yan Dharmadi, Sabtu (17/5/2025).
Perwakilan dari Kabupaten Siak terdiri dari Kepala Desa Dayang Suri, Sungai Gondang, Pinang Sebatang Barat, dan Temusai. Dari Kabupaten Kampar, perwakilan berasal dari Desa Pulau Terap, Sari Galuh, Alam Panjang, dan Siabu. Sementara itu, Rokan Hilir mengirim perwakilan dari Desa Teluk Pulau Hulu, dan Kepulauan Meranti dari Desa Bagan Melibur. Kota Pekanbaru sendiri mengirim lima lurah yakni dari Kulim, Kampung Melayu, Tanah Datar, Tobek Godang, dan Padang Terubuk.
Pemerintah Provinsi Riau memberikan apresiasi atas keberhasilan daerah-daerah tersebut dalam mengirimkan perwakilannya. Bahkan, Yan mengingatkan kesuksesan yang pernah diraih Riau dalam ajang yang sama pada tahun 2023 lalu.
“Beliau dianugerahi Lencana Non Litigation Peacemaker (NLP), jubah NLP, sertifikat, serta gelar NLP yang disematkan di belakang nama,” ungkapnya, merujuk pada Syofian, Kepala Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar.
Lebih lanjut, Yan menegaskan bahwa Pemprov Riau sangat mendukung program ini. Selain sebagai bentuk penguatan hukum di level akar rumput, ajang ini juga sejalan dengan misi pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, berintegritas, dan melayani masyarakat secara optimal.
“Ini juga menjadi arahan Pak Gubernur agar pembinaan dilakukan secara merata di seluruh kabupaten dan kota di Riau,” tutup Yan.
Dengan komitmen tersebut, Pemprov Riau berharap para perwakilan dari daerah bisa mengharumkan nama Riau di tingkat nasional, sekaligus menjadi contoh dalam membangun keadilan sosial di wilayah masing-masing.
