VLOOD.ID - Ketua Komisi III DPRD Indragiri Hilir (Inhil), Muamar Armain, menghadiri rapat bersama yang difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau melalui Sekda Provinsi Riau. Rapat tersebut membahas keberlanjutan Pelabuhan Samudera Kuala Enok di Kecamatan Tanah Merah, yang sudah lama terbengkalai tanpa pengelolaan yang jelas oleh PT Pelindo.
“Hari ini kami difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Riau melalui Sekda Provinsi Riau menghadiri rapat bersama tentang keberlangsungan atau keberadaan Pelabuhan Samudera Kuala Enok. Pelabuhan ini sudah lama tidak tergarap sama sekali, dan hari ini semua stakeholder diundang,” ungkap Muamar Armain, Ketua Komisi III DPRD Inhil kepada vlood.id, Sabtu (8/2/2025) pada kegiatan itu dihadiri oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau, PT Pelindo Tembilahan, Kadin dan HIPMI.
Runtuhnya Fasilitas Pelabuhan Akibat Puluhan Tahun Terbengkalai
Menurut Muamar Armain, kondisi pelabuhan yang dibangun sejak 1996 kini sangat memprihatinkan. Banyak fasilitasnya yang sudah runtuh karena tidak pernah dikelola secara maksimal oleh PT Pelindo. Dalam rapat tersebut, PT Pelindo juga diundang untuk memberikan perhatian lebih serius terhadap pengembangan pelabuhan ini.
“Kondisi Pelabuhan Samudera Kuala Enok yang dibangun sejak 1996 sudah runtuh. Ini karena tidak pernah tergarap sama sekali oleh PT Pelindo. Nah, hari ini PT Pelindo diundang agar lebih fokus dalam hal ini,” tegasnya.
Harapan Pelabuhan Kuala Enok Jadi Proyek Strategis Nasional (PSN)
Muamar Armain menambahkan bahwa semua pihak kini memiliki visi yang sama untuk mengembangkan Pelabuhan Samudera Kuala Enok agar bisa menjadi pusat aktivitas ekonomi di Riau bagian selatan. Ke depan, konsultasi dengan Gubernur Riau terpilih, Abdul Wahid, akan dilakukan untuk mendorong pelabuhan ini masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
