VLOOD.ID - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-/DPP/GOLKAR/I/2025 terkait perpanjangan masa bakti kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I di tingkat provinsi, termasuk Provinsi Riau.
Surat edaran ini memastikan keabsahan Syamsuar sebagai Ketua DPD I Golkar Riau beserta pengurus lainnya hingga pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) nanti. Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar Kahar Muzakir dan Sekretaris Jenderal DPP Golkar Muhammad Sarmuji, Kamis (16/1/2025).
Sebelumnya, kepengurusan DPD I Golkar Riau di bawah kepemimpinan Syamsuar sempat diragukan oleh salah satu senior Golkar, Suparman. Ia menyoroti bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai disebutkan Musda Provinsi seharusnya dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah Munas.
"Munas pada tanggal 21 Agustus 2024, seharusnya Musda telah dilakukan selambat-lambatnya 21 November 2024. Jadi kita pertanyakan keabsahan kepengurusan saat ini," tegas Suparman, Kamis (16/1/2025).
Menurutnya, meskipun SK kepengurusan Syamsuar berlaku hingga 2025, AD/ART tetap menjadi rujukan utama. "Memang SK Syamsuar itu 18 Mei 2020 sampai 2025, namun di SK itu tidak berpijak dan mencantumkan tanggal berakhir, namun periodesasi. Maka ketika sudah Munas, seharusnya Musda dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan setelah Munas," jelasnya.
Melalui surat edaran ini, DPP Golkar menegaskan bahwa keputusan perpanjangan masa bakti kepengurusan diambil untuk memastikan keberlangsungan roda organisasi hingga jadwal Musda ditetapkan.
Wakil Ketua DPD I Golkar Riau, Ikhsan, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat edaran tersebut. "Benar, kami sudah menerima SE dari DPP Golkar. Kami akan menjalankan isi surat itu sesuai arahan," ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa perpanjangan masa bakti ini memberi waktu bagi DPD I Golkar Riau untuk mempersiapkan pelaksanaan Musda secara matang. "Rapat pengurus akan segera kami lakukan untuk membahas persiapan Musda, termasuk pembentukan panitia pelaksana. Semua akan kami susun dengan baik," tambahnya seperti dilansir dari laman riauaktual.com.
Ikhsan menegaskan bahwa surat edaran ini sekaligus membantah keraguan terhadap kepengurusan saat ini. "Intinya SE ini juga membantah tudingan. Kepengurusan sampai Musda. Clear and clean," ujarnya.
