VLOOD.ID - Setelah melantik Sekretaris Daerah (Sekda) definitif, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bersiap melakukan mutasi dan rotasi pejabat eselon II dan III. Bupati H. Herman, SE, MT menyampaikan bahwa proses mutasi akan segera dilakukan dalam waktu dekat.
Namun, sebelum melangkah lebih jauh, Herman menegaskan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu menyurati Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), serta DHT Mabes Polri.
“Setelah semuanya kita surati, baru kita bentuk tim assessment Pemkab Inhil untuk dilakukan seleksi bagi pejabat yang memiliki kompeten sesuai kemampuan mereka,” kata Herman usai pelantikan Sekda, Jumat (2/5/2025).
Mutasi jabatan, menurut Herman, telah diatur dalam berbagai peraturan, termasuk UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan organisasi, mengembangkan karir ASN, dan menghindari konflik kepentingan di lingkungan Pemkab Inhil.
“Mutasi jabatan khusus Esselon II ini sangat penting karena memang beberapa OPD terjadi kekosongan jabatan kepala dinas, contoh Satpol PP Inhil dan Disdukcapil. Oleh karenanya, kami akan lebih dulu meminta ke Mendagri apa saja syarat-syarat yang harus kami lengkapi sebelum dilaksanakan assessment,” tegas Bupati.
Untuk mutasi pejabat eselon III, Bupati menyebut prosesnya lebih sederhana dan tidak memerlukan assessment, cukup dengan persetujuan dari Mendagri.
“Kapan waktu mutasi dilaksanakan, ya tergantung urusan surat menyurat selesai. Kalau saya pribadi inginnya cepat, kalau perlu besok lebih bagus lagi. Kadang-kadang yang menjadi hambatan surat itu lama baru sampai,” cetusnya.
Rencana ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemkab Inhil untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan mempercepat pelayanan publik di berbagai sektor. (adv)
