VLOOD.ID - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Riau kembali naik, mencerminkan tantangan baru dalam penyerapan tenaga kerja di awal tahun ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, TPT pada Februari 2025 tercatat sebesar 4,12%, mengalami kenaikan sebesar 0,27 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Data tersebut bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Meski jumlah angkatan kerja di Riau mencapai 3,22 juta orang, namun partisipasi aktif di pasar kerja justru mengalami penurunan yang signifikan.
Kepala BPS Riau, Asep Riyadi, menyoroti penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang kini berada di angka 64,68%, atau turun 1,07 persen poin dibanding Februari 2024.
"Ini artinya, semakin banyak penduduk usia kerja yang memilih tidak masuk pasar kerja. Bisa jadi karena masih sekolah, mengurus rumah, atau memang tidak mendapat peluang yang sesuai," ujar Asep, Kamis (8/5/2025) dikutip dari laman cakaplah.
Sektor Pertanian Masih Jadi Tulang Punggung
Meskipun terjadi kenaikan pada angka pengangguran, sebanyak 3,09 juta orang di Riau tercatat masih bekerja. Sektor pertanian tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi 32,37%, diikuti oleh Perdagangan 20,15%, Industri Pengolahan: 8,38%
Sektor Informal Dominan, Tanda Kualitas Lapangan Kerja Masih Lemah
BPS juga mencatat bahwa 52,79% pekerja masih berada di sektor informal, yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi, baik dalam hal penghasilan maupun perlindungan kerja. Meskipun mengalami penurunan tipis dibanding tahun sebelumnya, dominasi sektor informal tetap menjadi sorotan.
Indikator Pekerja Paruh Waktu & Setengah Menganggur Mulai Membaik
Beberapa indikator ketenagakerjaan lainnya menunjukkan sedikit perbaikan pekerja setengah pengangguran: Turun 0,30 persen poin, pekerja paruh waktu: Turun 0,74 persen poin.
Ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas dalam sebagian jenis pekerjaan meskipun belum merata.
BPS: Butuh Lapangan Kerja yang Berkualitas dan Merata
"Kenaikan ini menjadi alarm bagi para pengambil kebijakan. Kita butuh lebih banyak lapangan kerja yang bukan hanya banyak jumlahnya, tapi juga berkualitas dan tersebar merata," pungkas Asep.
Kondisi ini menjadi peringatan dini bagi pemerintah daerah dan pusat untuk segera menghadirkan kebijakan ketenagakerjaan yang proaktif, berkelanjutan, dan inklusif.
