VLOOD.ID - Penjabat Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat, melakukan inspeksi langsung terhadap armada angkutan sampah yang dimiliki PT. Ella Pratama Perkasa (EPP) di Halaman Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Selasa (14/1) dinihari. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi masalah tumpukan sampah yang belum teratasi di Kota Pekanbaru sejak akhir tahun 2024.
Roni Rakhmat menyoroti kesiapan armada angkutan sampah PT. EPP yang tidak mencukupi untuk menangani volume sampah yang ada. Selain itu, Roni juga menegur perwakilan operator karena tidak ada kejelasan mengenai jumlah armada di setiap zona wilayah. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Pekanbaru.
"Banyak kekurangan armada, sehingga ini menjadi catatan dan teguran bagi pihak perusahaan," ujar Roni Rakhmat dalam kesempatan tersebut.
Sebagai respons terhadap permasalahan ini, Pemerintah Kota Pekanbaru segera memberikan surat peringatan kepada PT. EPP. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru juga akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terulang.
Roni menjelaskan bahwa pengecekan armada angkutan ini dilakukan karena banyaknya tumpukan sampah di berbagai kawasan Pekanbaru sejak awal 2025. Pemerintah Kota Pekanbaru mengasumsikan adanya kekurangan armada dari PT. EPP yang menjadi penyebab tumpukan sampah tersebut.
"Kita berasumsi ada kekurangan armada dari pihak perusahaan. Hari ini kita cek dan sudah dihadirkan beberapa armada, memang ada kekurangan armada dari hasil pengecekan kita," terangnya.
Meskipun PT. EPP mengklaim memiliki armada yang cukup untuk mengangkut sampah, termasuk 55 unit dump truck kecil, 15 unit dump truck besar, dan 35 unit pick-up, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Banyak kendaraan yang tidak hadir saat pengecekan, dan sebagian armada dilaporkan masih berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar II.
"Tapi kenyataan yang kita lihat di lokasi dikumpulkan, banyak kekurangan armada, sehingga ini jadi catatan dan teguran bagi pihak perusahaan," tambah Roni Rakhmat.