VLOOD.ID - Pembangunan jalan lintas pesisir Riau memasuki babak baru. Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menegaskan komitmennya untuk menuntaskan proyek strategis tersebut yang selama ini terhambat oleh persoalan kawasan hutan dan pertanahan. Pernyataan ini disampaikannya secara langsung di rumah dinasnya pada Sabtu (17/5/2025), sebagai bentuk keseriusan Pemprov Riau dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir.
Dalam keterangannya, Wahid menyebut telah mengundang langsung dua menteri kunci yakni Menteri Kehutanan serta Menteri ATR/BPN untuk membantu mempercepat penyelesaian masalah status kawasan yang menjadi hambatan utama pembangunan jalur lintas pesisir.
"Saya juga meminta tolong dan mengundang langsung Menteri Kehutanan dan ATR/BPN. Persoalan kita di Riau ini di hutan dan pertanahan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas umum," kata Wahid.
Ia menegaskan bahwa dukungan dari kedua kementerian tersebut sangat penting untuk memperjelas status kawasan yang kini masih tumpang tindih. Kejelasan ini dibutuhkan agar proyek pembangunan jalan lintas pesisir yang menghubungkan wilayah-wilayah vital seperti Sinaboi, Kubu, Pedamaran, hingga Kuala Kampar dapat segera diwujudkan.
"Tolong bantu kami. Setidaknya fasilitas umum bisa clear. Saya ingin menuntaskan jalan pesisir. Kalau jalur dari Sinaboi ke Kubu, Pedamaran hingga Kuala Kampar bisa terbuka, maka infrastruktur lintas pesisir akan lancar," tegasnya.
Jalur pesisir yang dimaksud mencakup sejumlah titik penting di Kabupaten Rokan Hilir hingga Pelalawan, yang selama ini menjadi penghubung vital antardaerah. Sayangnya, hingga kini akses dan infrastruktur di kawasan tersebut masih tergolong minim, akibat keterbatasan legalitas lahan.
Pemprov Riau, lanjut Wahid, akan terus mendorong kawasan pesisir menjadi prioritas pembangunan daerah. Tidak hanya soal jalan, tapi juga dalam hal peningkatan konektivitas ekonomi, pelayanan pendidikan, hingga akses layanan dasar masyarakat.
Wahid juga berharap agar masalah kehutanan dan pertanahan di kawasan pesisir dapat menjadi perhatian nasional. Sebab, hambatan legalitas lahan tak hanya mengganggu proyek strategis daerah, tapi juga menghambat upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.