Syaiful juga menyoroti program ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional 2024, namun pelaksanaannya di Desa-Desa Kecamatan Gaung dinilai tidak maksimal.
“Selain pembangunan, program ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional tahun 2024 di setiap desa di Gaung juga mesti dievaluasi bapak Bupati Inhil, bila perlu diperiksa Inspektorat atau Kejaksaan Inhil. Kita mendorong hal itu agar kinerja Kepala Desa semakin maksimal ke depannya tanpa kegiatan fiktif,” tambahnya.
Kritik juga diarahkan terhadap pengelolaan BUMDes yang dinilai belum menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Kepala desa yang main-main dengan dana BUMDes atau mencari keuntungan pribadi serta kelompoknya saja, itu mesti diberikan sanksi tegas. Kita minta Kejaksaan Inhil untuk lebih teliti lagi, jangan tutup mata. Keterbukaan informasi publik harus dikedepankan,” kata Syaiful.
Hal senada disampaikan Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Riau, Muridi Susandi, yang mendukung penuh keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana desa dan program pembangunan.
“Seyogyanya publik berhak mengetahui apa saja yang direncanakan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan, kemudian realisasi anggaran untuk yang jadi prioritas masyarakat, dan lainnya. Apalagi saat ini sedang ada efisiensi anggaran 35 persen dan defisit masih ada sekitar 250 miliar, jadi harus tepat sasarannya,” ujarnya kepada awak media.
Sorotan masyarakat ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik di tingkat desa.