VLOOD.ID - Keputusan pimpinan DPRD Kota Pekanbaru membeli mobil dinas baru senilai Rp3,5 miliar di tengah defisit anggaran menuai kritik keras.
Pengamat Kebijakan Publik, Assyari Abdullah, menilai langkah ini tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama saat banyak warga menghadapi kesulitan finansial.
“Saya melihat bahwa kebijakan ini tidak hanya mencerminkan ketidaksejalan dengan semangat efisiensi nasional, tetapi juga menunjukkan ketidakpekaan terhadap suasana kebatinan masyarakat Pekanbaru,” ujar Assyari dikutip dari laman cakaplah.com, Selasa (25/3/2025).
Menurutnya, saat pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo mendorong efisiensi anggaran, DPRD Pekanbaru justru mengambil langkah sebaliknya dengan membeli mobil dinas mewah menggunakan APBD Pekanbaru.
Ketika Warga Sulit, DPRD Pekanbaru Malah Beli Mobil Mewah?
Assyari menegaskan bahwa masyarakat Pekanbaru sedang menghadapi ketidakpastian ekonomi, dengan daya beli yang terus menurun.
“Keputusan untuk mengalokasikan anggaran pada fasilitas mewah bagi pejabat di tengah kondisi semacam ini menunjukkan bahwa kepentingan rakyat bukan menjadi prioritas utama mereka,” katanya.
Dosen Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau ini menilai bahwa keputusan DPRD Pekanbaru bukan hanya soal anggaran, tetapi juga krisis moral dalam kepemimpinan daerah.
Ia menuturkan, para pemimpin seharusnya menjadi contoh dalam penerapan prinsip keadilan sosial dan keberpihakan kepada masyarakat, bukan justru memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
"Sikap elitis semacam ini harus menjadi alarm bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam memilih wakilnya di pemerintahan," ketusnya.
Warga Harus Berani Beri Sanksi Politik
Ia menegaskan bahwa masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih pemimpin. Politisi yang lebih mementingkan kenyamanan pribadi dibandingkan kesejahteraan rakyat harus dievaluasi secara tegas.
“Demokrasi yang sehat adalah ketika rakyat berani memberikan sanksi politik kepada pemimpin yang tidak amanah,” ujarnya.
Salah satu langkah yang bisa diambil adalah tidak memilih kembali pejabat yang lebih fokus pada kemewahan dibanding kepentingan publik dalam pemilu mendatang.